Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, datang ke Lombok. Didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB, ia menyerahkan sumbangan untuk korban bencana gempa bumi yang menimpa masyarakat Lombok.
Ustadz Jazuli menyerahkan seluruh gajinya di bulan Agustus untuk korban gempa. Selain itu, ia juga membawa dana yang dikumpulkan oleh seluruh Anggota Fraksi PKS DPR. “Bismillah, hari ini Fraksi PKS DPR menyerahkan bantuan untuk korban gempa NTB antara lain berupa 20 tenda, paket sembako, dan perlengkapan mandi, dan lain-lain,” kata Jazuli.
Bantuan tersebut, tambahnya, merupakan bentuk empati dan kepedulian seluruh Anggota Fraksi PKS atas saudara-saudara yang terkena musibah gempa. Ia berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan para korban yang masih membutuhkan banyak uluran tangan. Jazuli bersama tim dan didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB Johan Rosihan.
“Hari ini saya datang langsung bekerja sama dan didampingi oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB Bapak Johan Rosihan selain untuk menyerahkan bantuan, juga untuk melihat langsung kondisi korban, penampungan pengungsi dan penanganan korban gempa secara umum oleh Pemerintah maupun Pemda. Kita juga ingin mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat termasuk pemda terhadap proses tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” ungkapnya.
Fraksi PKS DPRD NTB, menurut Ustadz Jazuli, juga sudah mengusulkan musibah gempa ini sebagai Bencana Nasional. Oleh karena itu, Fraksi PKS Pusat, akan menguatkan usulan ini kepada Pemerintah Pusat, sambari berharap agar Pemerintah Daerah tidak ragu atau gengsi mengusulkan bencana nasional. Yang terpenting, dengan status tersebut upaya penyelamatan korban, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung baik dan cepat dengan dukungan optimal dari Pemerintah Pusat.
Aspirasi dan harapan ini, tambah Jazuli yang Anggota DPR Dapil Banten, akan dibahas dan diformulasikan bersama di DPR sebagai bahan dan masukan bagi Kementerian terkait agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik dan maksimal.
“Aspirasi dan harapan masyarakat serta pemda akan kami sampaikan langsung kepada Pemerintah sesuai kewenangan yang kami miliki dan sebagai upaya untuk mendorong kinerja tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Ini yang terpenting,” jelasnya.(mid)
