Home / DWIDJO / Sinergitas Penanganan Bencana di Indonesia

Sinergitas Penanganan Bencana di Indonesia

Penanganan bencana yang akhir-akhir ini mendera Indonesia tidak semata-mata tugas pemerintah, namun harus dilakukan bersinergi bersama masyarakat dan dunia usaha.

Kalau semua dibebankan kepada pemerintah dalam penanganan pasca bencana, pemerintah akan kewalahan karena jumlah
kecamatan desa dan kampung di Indonesia mencapai ribuan.

Demikian benang merah Diskusi Publik yang digelar Forum Mahasiswa dan Pemuda Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (FMPP-NKRI) dengan tema “Peran Jurnalis dalam Meliput Penanganan Bencana oleh Pemerintah” yang digelar di Jakarta, Kamis (25/10).

Hadir menjadi pembicara diskusi ; Kasi Usaha Padat Modal Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Iis Yulianti, Ketua Divisi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Fira Abdurrahman dan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Patriot Muslim.

“Kalau semua bencana harus ditangani oleh pemerintah atau BNPB tidak mungkin akan tertangani. Karenanya BNPB membangun kemitraan dengan semua pemerintahan daerah termasuk lembaga
pendidikan agar tenggap bencana,” kata Iis Yulianti dalam paparannya.

Karenanya, menurut Iis penguatan kelembagaan antara BNPB dengan Pemda-pemda harus diperkuat meski terkadang BNPB sendiri menjadi korban bencana. Apalagi wilayah Indonesia yang
rawan bencana dan daerahnya menyebar sangat luas, penanganan pasca bencana sering terlambat karena kendala medan dan sarana angkutan yang sangat terbatas.

“Kita jangan terlalu menuntut banyak kepada pemerintah, akan tetapi dituntut kontribusi agar produktif dan inspiratif,” katanya.

Sementara pengalaman Fira Abdurrahman yang sering terjun dalam peliputan ke daerah bencana di Indonesia, berdasarkan pengalaman di lapangan yang paling dibutuhkan pasca bencana adalah memahami kebutuhan para korban terutama sandang pangan, utamanya ketersediaan air, tapi itu yang paling berat.

“Ketika kita meliput, kitapun menjadi korban. Anggap saja itu anugerah dan para jurnalis harus siap menjadi korban sama seperti yang lain,” katanya. Hanya saja para jurnalis dituntut memiliki
kepedulian terhadap para korban bencana. Ketika banyak yang masih trauma, maka jangan sekali￾kali membagi gambar-gambar atau tayangan bencana kepada para korban.

“Saya aja sangat terkejut ketika menerima gambar-gambar atau tayangan bencana, apalagi mereka yang menjadi korban,”ujarnya.

Fira juga menambahkan berdasarkan pengalamannya sebagai jurnalis dalam meliput bencana, informasi jumlah data korban terkadang masih simpang siur. Karenanya menurut Fira hanya ada tiga lembaga yang kredibel dalam memberikan informasi dalam mendata jumlah korban yaitu ; BNPB, Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Korem.

“Harus diakui ketiganya bisa dipercaya, meski ketiganya juga
memiliki metode yang berbeda. Harus diakui data dari BNPB yang paling cepat dan akurat, “ katanya.

About dwidjo

Check Also

Lestarikan Budaya Agung Mocopatan Kapanewon Ngaglik 

Ngaglik, Kabarno.com Ungkapan yang mempunyai harapan kedepan itu disampaikan oleh Ketua Paguyuban Seni Mocopatan ” …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *