Semarang,KABARNO.Com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, mengaku prihatin dan menyesal terhadap Bupati, yang masih kena operasi tangkap tangan ( OTT) oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Padahal, sebelumnya para bupati sudah dibekali retreat dan pembinaan oleh Lembaga terkait.
Gubernur Jateng mengatakan itu, dalam menanggapi kabar soal Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut.
“Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali,” kata Luthfi saat ditemui di kantornya, Rabu, 29 Juli 2026.
Diungkapkan, keprihatinan itu bukan tanpa alasan. Sebab, berbagai upaya pencegahan korupsi sudah dilakukan di Jawa Tengah. Mulai dari melakukan retret kepala daerah, menyelenggarakan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK, hingga penandatanganan pakta integritas juga sudah dilakukan.
“Sudah sampai nyinyir kita sampaikan. Pasca adanya OTT juga sudah kami kumpulkan lagi, kasih peringatan lagi,” jelasnya.
Terkait dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi proyek yang menjerat Anom Widiyantoro, Luthfi menegaskan masih menunggu keterangan resmi dari KPK.
Namun demikian, ia secara tegas mengatakan bahwa di Jawa Tengah, khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan sistem meritokrasi. Sistem ini sudah berlaku untuk pemilihan jabatan-jabatan di lingkungan Pemprov Jateng, termasuk BUMD dan BLUD.
“Jabatan itu adalah amanah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para Gubernur Jawa Tengah terdahulu yang sudah menciptakan namanya sistem meritokrasi. Kita tinggal meneruskan, kemudian saya tambahi no titip-titip no jastip. Kalau ada, saya sendiri yang akan mendindak,” tegasnya.
Sudah Berkali Kali Mengingatkan Pejabat Publik
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga sudah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh pejabat publik termasuk kepala daerah dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar setiap tindakan dilakukan sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
Ia berharap, agar pejabat publik jangan sampai mengambil kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.
Adapun terkait penjukkan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pemalang, pihaknya masih menunggu proses lebih lanjut dari KPK.
Walakin, pihaknya sudah menyiapkan tim untuk melakukan pendampingan kepada Pemkab Pemalang guna memastikan seluruh pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan berjalan lancar tanpa hambatan.
Sebagaimana diketahui Bupati Pemalang Anom Widiyantoto kena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi yang dilakukan. Kini yang bersangkutan dibawa langsung ke gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. (sup)
