Semarang,KABARNO.Com– Ratusan aktivis dan elemen masyarakat yang tergabung dalam “Jateng Guyub” melakukan demo di Jalan Pahlawan depan Gubernuran, Rabo 22/7/2026).
Demo mendesak Pemerintah Provinsi Jateng yang dipimpin Gubernur Ahmad Lutfhi memperhatikan kehidupan Petani di Kabupaten Pati, Grobogan, Blora dan Wonogiri yang terdampak banyaknya pertambangan yang ilegal maupun kegal, sehingga mengganggu air bawah tanah terganggu.
Demo yang berlangsung di jalan Pahlawan tepatnya di depan kantor gubernur, Rabo Juli 2026, berlangsung aman, lancar dan terkendali. Tidak ada aksi massa yang anarkis, tapi orasi unjuk dan seruan yang dilangsungkan melalui sound sistem sangat terdengar dengan keras sehingga bisa mengganggu telinga orang yang mendengarkan.
Akdi demo yang memasuki hati kedua dari target tiga hari yang dilakukan belum mendapat respon positif dari Gubernur Jateng Ahmad Lutfhi serta yang mewakili untuk menjawab tuntutan massa tersebut.
Sementara demo hari pertama yang mendapat penjagaan secara ketat oleh aparat kepolisian itu, demo berlangsung dan selesai sesuai waktu yang ditentukan dalam aturan yang ditentukan.
Meski begitu, demo yang menyampaikan aspirasi mengenai berbagai hal, mulai dari persoalan tambang, sengketa agraria, perburuhan, hingga nasib petani tebu. Sedangkan ajang demo tersebut menjadi ruang bagi warga dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, hingga perwakilan buruh untuk menyampaikan persoalan yang dinilai belum kunjung memperoleh penyelesaian.
Konflik yang Berlangsung Bertahun Tahun
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan, sebagian besar persoalan yang disampaikan bukanlah masalah baru, melainkan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Ahmad Luthfi.
“Saat ini pemerintah Pak Luthfi yang mengusung ngopeni dan nglakoni mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” ujarnya.
Ia mencontohkan konflik tambang dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang dan Pracimantoro Wonogiri. Selain itu, aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun ilegal, dinilai semakin masif dan berdampak terhadap kondisi lingkungan.
Tak hanya persoalan tambang, pengunjuk rasa juga mengangkat berbagai isu lain, mulai dari konflik agraria, ketenagakerjaan, kerusakan jalan, pelayanan pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.
Dari Blora, masyarakat menyoroti berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) yang berdampak langsung terhadap petani tebu. Akibat pabrik berhenti beroperasi, petani terpaksa mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya distribusi yang lebih tinggi sehingga mengurangi pendapatan mereka.
Sementara itu, perwakilan buruh menyampaikan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja, pabrik tebu yang tidak beroperasi, mulai dari pembayaran upah di bawah ketentuan hingga dugaan penghambatan pembentukan serikat pekerja.
” Hidup buruh, Hidup Rakyat dan Hidup Mahasiswa,” seru pendemo mengakhiri orasinya.(sup)
