Semarang,KABARNO.Com– Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ( Mafindo) Syifaul Arifin menyebutkan, demonstrasi yang berakhir rusuh dan anarkis yang terjadi bulan Agustus 2025 di Jateng disebabkan adanya disinformasi.
Selain itu, penyebabnya ada frustrasi publik yang dipicu kejengkelan massa terhadap berbagai fenomena, seperti kenaikan pajak, tunjangan DPR yang dinilai tidak wajar serta kenaikan pajak yang terus memuncak, sehingga menimbulkan kejengkelan yang berbuntut perusakan.
Meski begitu, dalam penanganannya, aparat Kepolisian sering menggunakan narasi klise seperti demo yang ditunggangi kelompok tertentu.
“Sayangnya ini juga yang menjadi berita di berbagai media,” ujarnya pada diskusi publik di Kantor Gubernur Jateng, Kamis 9 Oktober 2025.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, disinformasi yang terjadi melalui berbagai platform media sosial sebagai sarana bertukar informasi.
Sementara itu, Kabag Wasidik Direskrim Polda Jateng AKBP Prawoko mengemukakan, penanganan demo dilakukan sesuai eskalasi dari tertib menjadi tidak tertib, dari orasi, meningkat kepada kontak fisik, melempar, membakar, dan merusak.
“Sampai saat ini Polisi masih terus berupaya mengungkap penyusup yang memprovokasi kerusuhan pada demo Agustus lalu,” ungapnya.
Berusaha Mengungkap Penyusup
Menurutnya, aparat Kepolisian hingga saat ini masih berusaha mengungkap para penyusup yang memprovokasi terjadinya kerusuhan dalam demo akhir Agustus 2025.
Diskusi bertajuk ‘Demo Rusuh atau Perusuh’ itu diselenggarakan Forum Wartawan Peliput Jawa Tengah (FWPJT) bekerjasama dengan Bank Jateng dan Pemprov Jateng.
Dia menambahkan, dalam demo Agustus 2025 lalu sudah terjadi penyerangan terhadap fasilitas umum, sehingga perlu dilakukan pengendalian massa.
Hanya dalam penanganan tersebut, jelasnya dilakukan sesuai dengan berbagai ketentuan mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum.
“Para perusuh demo itu adalah mereka yang menyusup dan memprovokasi agar terjadi kerusuhan,” kata Purwoko.
Dia menegaskan, saat itu yang terjadi pada Agustus adalah penyerangan yang membahayakan jiwa, barang dan prasarana umum.
Hal itu terlihat dari fakta-fakta tersebut yang terjadi di Jawa Tengah. Tetapi peristiwa kerusuhan tersebut hampir merata di seluruh kabupaten yang ada demo.
“Oleh karena itu, Polisi saat itu harus melakukan tindakan terhadap pelaku dan penyerangan dalam demo,” tukasnya.
Pemerintah Harus Dikritik
Sherly pelajar SMA Kaliwungu Kendal mengatakan, pemerintah dalam kondisi sekarang ini harus dikritik. Namun sebagai Gen Z mengharapkan suasana dialog sebelum terjadi demo yang berujung terjadi kerusuhan dan anarkis.
” Sekarang ini soalnya no viral no justice, sehingga kritik harus secepatnya ditanggapi,” ujarnya.
Pengamat sosial Universitas Bhayangkara T Supriyadi mengatakan, bahwa media sosial sekarang ini sudah kebablasan, selanjutnya apapun bisa tayang tanpa chek and richek.
” Melihat kondisi ini bisa berpotensi menimbulkan misinformasi termasuk provokasi yang akhirnya bisa mempengaruhi emosi massa dalam demo.Apalagi kasus demo di Jateng banyak melibatkan anak anak dibawah umur, akibat pengaruh media sosial,” ujarnya.l
Sedangkan tugas aparat kepolisian dalam menghadapi dan menyikapi demo tersebut adalah untuk mengamankan bukan melawan pendemo.
” Meski penanganan aparat sudah sesuai prosedur, namun eskalasi demo yang terus meningkat secara psikologis mendorong emosi baik pendemo maupun aparat sehingga memicu bentrokan,”ujarnya.(sup)
