Oleh: Hermansyah
Kelestarian pesisir berkelanjutan dicapai melalui kolaborasi sains dan kearifan lokal adaptif, serta keseimbangan integratif pembangunan ekosistem dan manusia.
Meski wilayah pesisir dan laut saat ini berada di bawah bayang-bayang tekanan global yang kian akseleratif, baik yang bersumber dari degradasi iklim maupun intensifikasi aktivitas ekonomi. Faktor pertama, yaitu perubahan iklim, telah memicu anomali konkret seperti pergeseran keanekaragaman hayati bahari serta ketidakpastian pola migrasi ikan di alam bebas. Kondisi ini membuat pranata sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada keteraturan alam menjadi rentan dan kehilangan prediktabilitas.
Faktor kedua adalah eskalasi kegiatan ekonomi komersial yang eksploitatif. Tingginya kebutuhan pasar sering kali memicu fenomena eksploitasi berlebihan (overexploitation) terhadap sumber daya hayati laut. Di sisi lain, laju pembangunan yang mengedepankan profit materi kerap memposisikan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, seperti nelayan tradisional, hanya sebagai objek penonton yang terpinggirkan. Akibatnya, terjadi kepunahan ganda: kerusakan fisis pada integritas ekosistem laut dan degradasi kultural akibat terkikisnya eksistensi kearifan lokal yang tidak lagi relevan dengan perubahan zaman.
Kedinamisan Kearifan Lokal dan Urgensi Harmonisasi Sistem
Kearifan lokal tidak boleh dipandang sebagai dogma statis yang kaku terhadap perubahan, melainkan sebuah praktik tradisional yang senantiasa dituntut untuk beradaptasi, berevolusi, dan memodifikasi diri sebagai respons adaptif terhadap tekanan global demi menjaga relevansi serta efektivitasnya. Merujuk pada studi Deressa et al. (2009), adaptasi kearifan lokal terhadap perubahan iklim mengharuskan adanya fleksibilitas dalam melakukan revisi serta penyesuaian terhadap norma maupun peraturan adat guna mengintegrasikan strategi ketahanan iklim yang baru, di mana penyesuaian aturan ini sangat krusial untuk mengantisipasi perubahan ekologi nyata di lapangan.
Sementara itu, dalam menghadapi tekanan ekonomi, kearifan lokal juga harus mampu mengadopsi pendekatan penegakan hukum adat yang jauh lebih ketat, sebagaimana ditegaskan oleh Alberto et al. (2013) bahwa pengetatan regulasi lokal ini diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan batas aman konservasi lingkungan agar ekosistem laut tidak dieksploitasi melampaui ambang batas toleransinya.
Menghadapi tantangan kontemporer yang kian kompleks, kearifan lokal tidak dapat lagi berdiri sendiri secara terisolasi sehingga diperlukan kolaborasi strategis dengan inovasi sains modern. Berdasarkan kajian Ibarbalz et al. (2019), integrasi wawasan sains seperti data oseanografi dan pemetaan satelit ke dalam struktur kearifan lokal akan melahirkan pendekatan tata kelola yang jauh lebih komprehensif, terukur, dan adaptif. Melalui sintesis dan perpaduan yang harmonis antara pengetahuan tradisional dan sains modern tersebut, kapasitas resiliensi masyarakat dalam memitigasi dampak perubahan iklim global dapat dimatangkan secara lebih presisi.
Konsepsi Keseimbangan Antara Pembangunan SDA dan Transformasi SDM
Pengelolaan pesisir berkelanjutan di Indonesia harus bertumpu pada integrasi yang harmonis antara sistem ekologi (ecological system) dan sistem sosial (social system). Solusi jangka panjang diwujudkan melalui dua pilar keseimbangan utama:
Pertama, Pembangunan SDA Berpusat pada Integritas Ekosistem. Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) wajib menggeser paradigma dari sekadar eksploitasi komoditas menuju penguatan resiliensi ekosistem melalui tiga instrumen strategis. Langkah pertama dilakukan dengan menerapkan Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions) melalui program restorasi dan rehabilitasi aktif terhadap aset alami vital seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang berfungsi ganda sebagai benteng abrasi alami sekaligus penyerap karbon (blue carbon).
Selanjutnya, diperlukan pengaturan ruang yang adil dengan menegakkan instrumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) guna mengalokasikan ruang pemanfaatan secara bijak berdasarkan daya dukung lingkungan demi menghentikan overexploitation.
Seluruh upaya tersebut kemudian disempurnakan melalui pemanfaatan terukur berbasis ekonomi biru yang mengimplementasikan prinsip keberlanjutan ekologi sebagai panglima, sehingga kuota pengambilan sumber daya hayati di wilayah pesisir dapat dipastikan selalu berada dalam batas biologis yang aman.
Kedua, Pembangunan SDM: Transformasi Masyarakat Menjadi Subjek Pengelola. Masyarakat pesisir harus diposisikan sebagai aktor utama dalam rantai tata kelola melalui berbagai langkah pemberdayaan yang komprehensif. Langkah tersebut dimulai dari pemberdayaan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kapasitas teknis masyarakat lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan budidaya berkelanjutan seperti skema silvofishery, serta penguasaan teknologi digital untuk memantau data pangan dan pergerakan pasar.
Selain itu, diperlukan institusionalisasi kearifan lokal dengan memberikan rekognisi hukum formal dan memperkuat kelembagaan adat, seperti Sasi di Maluku, Awig-Awig di Lombok, dan Panglima Laot di Aceh, sebagai infrastruktur sosial yang berwenang mengawasi serta mengelola wilayah lautnya secara mandiri.
Seluruh upaya ini kemudian disempurnakan dengan membangun kemandirian ekonomi nelayan melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan nelayan tradisional lewat pembentukan koperasi atau badan usaha milik komunitas, guna memperkuat posisi tawar ekonomi mereka sekaligus memutus ketergantungan terhadap jaringan tengkulak
Kesimpulan
Keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di era disrupsi global ini sangat bergantung pada keberanian untuk mentransformasikan tata kelola wilayah secara seimbang. Modifikasi kearifan lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim, yang diperkuat oleh akurasi sains modern, merupakan kunci resiliensi masyarakat garis pantai. Melalui komitmen mutlak untuk menjaga integritas ekosistem laut serta menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan yang berdaulat secara budaya dan mandiri secara ekonomi, Indonesia dapat mewujudkan ruang pesisir yang tidak hanya lestari secara ekologis, tetapi juga berkeadilan secara sosial bagi generasi mendatang.(*)
Hermansyah, Mahasiswa Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
