SEMARANG,KABARNO.Com – Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah dalam Pelaksanaan tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah mencapai 95 persen pada 2026. Namun, capaian tersebut belum diimbangi tingkat literasi keuangan yang baru sebesar 72,8 persen.
” Kondisi ini menjadi tantangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan,” ungkap Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo dalam puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di area bekas parkir Plaza Gajahmada, Semarang, Sabtu (7/11/2026) malam.
Hidayat mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ajang apresiasi sekaligus penguatan kolaborasi antara OJK, industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas akses serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan.
” Tingginya inklusi keuangan perlu diimbangi dengan literasi yang memadai,” ujarnya
Meski begitu, lanjutnya, masyarakat tidak hanya memiliki akses ke produk dan layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta cara menggunakan secara tepat.
“Yang harus kita lakukan adalah membarengi tingginya akses ke sektor keuangan dengan pemahaman masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan literasi harus terus diperkuat,” ucapnya.
Hidayat menambahkan, pemahaman keuangan juga penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk penipuan dan pinjaman online ilegal.
” Masyarakat diimbau memastikan pinjaman yang diambil sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.”
Masyarakat Tidak Mudah Tergiur Tawaran Investasi
Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jateng, Taufik Andriawan, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi atau produk keuangan yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal.
” Saya menyarankan masyarakat memeriksa legalitas perusahaan dan produk keuangan melalui layanan OJK di nomor 157,” pintanya.
Selain memastikan entitas dan produknya terdaftar serta diawasi OJK, masyarakat juga perlu mencermati kewajaran imbal hasil dan risiko yang ditawarkan.
“Jangan hanya melihat imbal hasilnya. Periksa dulu apakah perusahaan dan produknya terdaftar serta diawasi OJK. Setelah itu, pastikan penawarannya masuk akal,” katanya.
Taufik juga menyoroti tingginya aktivitas judi online di Jawa Tengah. Berdasarkan data PPATK yang disampaikannya, jumlah pengguna judi online di provinsi ini pada 2025 mencapai sekitar 1,4 juta orang.
” Yang jelas penggunaan dana pinjaman untuk aktivitas tersebut juga menunjukkan tren peningkatan,” sebutnya.
Judi Online Berkaitan dengan Penggunaan Pinjaman
Menurut dia, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena judi online berpotensi berkaitan dengan penggunaan pinjaman online ilegal.
” OJK bersama lembaga terkait terus mendorong upaya pemberantasan aktivitas tersebut.”
Kendati demikian, pihaknya juga mengingatkan, masyarakat untuk menutup rekening bank yang sudah tidak digunakan.
Rekening yang dibiarkan aktif berisiko disalahgunakan dalam praktik jual beli rekening maupun tindak kejahatan keuangan.
“Kalau rekening sudah lama tidak digunakan, sebaiknya ditutup. Jangan sampai rekening kita disalahgunakan untuk aktivitas ilegal,” ujarnya.
Melalui Bulan Inklusi Keuangan 2026, OJK berharap masyarakat tidak hanya semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga semakin cermat dan bertanggung jawab dalam memanfaatkannya.
” Dengan demikian, inklusi keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(sup)
