Jakarta,KABARNO.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah yaitu Wali kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo, pada hari Senin 19 Januari 2026.
Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK Jakarta. ” Benar, mereka adalah pihak yang ditangkap dan diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Sudewo dan di Madiun Maidi,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, operasi senyap kedua kepala daerah ini dilakukan di Pati Jawa Tengah dan satunya Wali Kota Madiun. Walikota kota Madiun diamankan di Madiun Jawa Timur dan diterbangkan ke Jakarta pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan operasi tangkap tangan terhadap Maidi diduga terkait penerimaan Fee proyek dan dana CSR ( Coorpirate Social Responsibility).
” fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun ,” ucap Budi.
Disebutksn, dalam OTT ini, KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan ( OTT) terkait Wali kota Madiun Maidi.
” Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” tambahnya.
Pernah Diperiksa sebagai Saksi Jalur Kereta Api
Sementara Sudewo diamankan di Pati Jawa Tengah dan diperkirakan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa pagi untuk menjalani pemeriksaan.
Sebelumnya Sudewo pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dengan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.
Disebutkan, dalam operasi tangkap tangan di kedua lokasi tersebut, KPK pada awalnya menangkap 9 orang dari lokasi berbeda- beda secara bersamaan. Namun dari total pihak yang diamankan, kini bertambah menjadi 15 orang, mereka kini diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih Jakarta. Termasuk Wali kota Madiun.
” Kini selanjutnya 9 orang dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya Wali kota Madiun,” tutur Budi.
Kendati demikian, seluruh pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut, sekarang ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menentukan status hukum bagi mereka dalam kurun waktu 24 jam kedepan.(*)
