Semarang, KABARNO.Com– Meningkatnya pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Semarang mendapat perhatian serius oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB). Akibat keluhan tersebut Pemkot Semarang memberikan waktu untuk menampung aspirasinya.
Rapat terbatas di pemerintah kota Semarang itu hadir bersama Pembina Joko Wahyudi, Kordinator Robani, Sekertaris Ariyanto, Biro Hukum Aris Sunarto, Humas M. Faizin, Umum Iswahyudi.
Dalam audiensi kedua di Pemkot Semarang yang di temui oleh Pj Sekda Bpk Budi Prakoso, Ka. Bapend Ibu Indriya Sari, Ka BPKP dan pejabat yang terkait pemkot Semarang. Jumat (3/10)2025).
Terkait tuntutan ARIB masalah PBB kota Semarang, yang dinilai masih tinggi tersebut, Pemkot Semarang akan mengkaji Perda tentang PBB dan akan memasukan yang telah diusulkan oleh peserta ARIB.
Disebutkan, penilain NJOP tidak lagi berbasis zona arena, sangat tidak adil bagi rumahnya yang dibelakang jalan utama dan akan berbasis per rumah.
” Hanya untuk NJOP dibawah 250 juta bebas tidak bayar PBB nya,” kata Robani.
Sementara Lembaga keagaman, tempat ibadah yang sudah atas nama perkumpulan atau yayasan bebas bayar PBB dan mengajukan verifikasi data ke Bapenda Kota Semarang.
” Bagi tempat ibadah seperti masjid dan mushola yang sudah berbadan hukum yayasan bisa bebas bayar PBB nya,” ujarnya.
Bisa Ajukan Permohonan Keberatan
Kendati demikian, lanjutnya, bagi inpersonal yang keberatan bayar PBB dapat mengajukan keberatan. Namun berdadar data yang sudah mengajukan sampai hari ini 9.185 pemohon selesai 9.006 pemohon, dalam proses 179 berkasa pemohon.
” Jadi yang mengajukan permohonan keberatan dan minta bayar keringanan jhingga kini jumlahnya terus bertambah,”
Terkait hal- hal yang memberatkan rakyat kota Semarang, salah satunya adalah perda akan menyesuaikan keadan riil di masyarakat kota Semarang.
” Intinya Pemkot akan menjawab surat resmi atas tuntutan ARIB dan akan di gunakan untuk evaluasi dan pegangan bersama pemkot dengan ARIB,” papar Robani.
Pemkot Semarang, tambahnya, akan lebih meningkatkan sosialisasi dan pelayanan publik tentang fungsi dan kemanfaatanya PBB .
” Bagi masyarakat yang awam tentang PBB, Bapenda siiap memberi edukasi yang menyeluruh agar tidak miskomonikasi dengab fakta yang sebenarnya dan seterusnya.”ujarnya.(*)
