Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY, Sumarjono lakukan edukasi keuangan. Tempatnya di Pondok Pesantren Al Fadlu, Kendal, Jawa Tengah.
Mantan Direksi BPJS Ketenagakerjaan itu, bergerak ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah bersama rombongan. Dalam kesempatan itu, hadir pula pemilik pondok pesantren H. Alamudin Dimyati Rois. Kiai kharismatik itu, juga dikenal sebagai anggota Komisi XI DPR RI. Juga, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Edukasi keuangan itu, terus dilakukan OJK demi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya berbasis Syariah.
Tidak kurang 1.000 santri dan masyarakat desa di sekitar pesantren, ikut hadir. Mereka terlihat antusias mendengarkan penjelasan Sumarjono yang baru menjabat sebagai Kepala OJK Jawa Tengah dan DIY mulai awal bulan Maret ini.
Salah satu sasaran edukasi ini, menyelamatkan para santri dari jeratan pinjaman online (Pinjol). Selain itu, juga memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan lembaga keuangan legal.
“Harus dipastikan dulu sebelum membeli produk dan layanan jasa keuangan, kata Pak Jono sambil mengingatkan semboyan 2L dalam membeli produk jasa keuangan. Yaitu, legal dan logis.
Kemudian, pria kelahiran Kulon Progo itu menjelaskan lebih lanjut bahwa Legal, berarti memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang. Kemudian Logis, artinya produk tersebut masuk akal dan tidak berindikasi penipuan.
Menurut Sumarjono, ekonomi syariah memang masih memiliki tantangan besar. Misalnya saja, tingkat literasi (indeks pengetahuan) dan tingkat inklusi (indeks akses) keuangan syariah yang masih rendah.
Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah masyarakat Jawa Tengah Tahun 2022, tambahnya, tercatat sebesar 18,96 persen dan 15,06 persen. Ini masih jauh dari tingkat literasi dan inklusi keuangan Jawa Tengah secara umum. Sebab angkanya sudah mencapai 51,69 persen dan 85,97 persen.
Meski angka literasi dan inklusi masih rendah, tapi perekonomian syariah, memiliki masa depan yang bagus. Terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang potensi kebutuhan ekonomi syariah cukup tinggi.
Berdasar data Global Islamic Economy Report, Sektor halal finance Indonesia menduduki rangking 10 di dunia, halal travel rangking 4 dan halal fashion ranking 2. Sementara itu, untuk Halal Food, Media dan Farmasi, Indonesia belum masuk dalam rangking 10 besar dunia.(hir)
