SEMARANG,KABARNO.Com– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak masyarakat menjaga persatuan, kesatuan, dan ketenteraman di tengah mencuatnya kasus penggeledahan lembaga pendidikan keagamaan Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo.
Ia meminta warga tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan menyikapi perbedaan dengan semangat tepa selira serta gotong royong. Dengan begitu, Jawa Tengah tetap menjadi wilayah yang kondusif.
“Kondusivitas wilayah ini bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan adalah alat perekat untuk persatuan dan kesatuan,” katanya di Semarang pada Selasa (3/11/2026).
Gubernur mengimbau, kepada masyarakat agar menyikapi persoalan tersebut dengan dingin dan tetap menjaga sikap santun sebagaimana marwahnya Jawa Tengah. Ia tidak ingin konflik horisontal terjadi di wilayahnya.
” Saya mengaku prihatin dengan persoalan ini, ia berharap persoalan tersebut bisa segera selesai,” pintanya.
Luthfi mengaku, menaruh perhatian penuh terhadap kasus tersebut. Sebagai bentuk perhatian, Ia menerjunkan tim pendampingan dengan menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah, agar mendampingi para santri agar hak pendidikan dan perlindungan mereka tetap terpenuhi.
“Sudah saya perintahkan DP3AKB untuk berangkat ke sana untuk melakukan evaluasi dan asistensi,” kata Luthfi seusai kegiatan gelar pengawasan, Selasa 3 November 2026.
Menurutnya, pendampingan telah dilakukan dua kali. Dari penanganan tersebut, pemerintah provinsi mengidentifikasi belasan santri yang membutuhkan perhatian dan pendampingan agar aktivitas pendidikan mereka tidak terganggu.
“Pemprov punya suatu komitmen, tidak boleh ada anak-anak kita yang sampai tidak bisa belajar dan tidak mendapatkan pendampingan manakala lembaganya terjadi permasalahan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen juga menegaskan pentingnya pendampingan psikologis bagi anak-anak terdampak. Pendampingan itu perlu dilakukan tidak mengalami trauma berkepanjangan dan tetap mendapatkan hak pendidikannya. (*)
