Dalam sanksi terberat dijatuhkan dalam kasus PANR, sehingga harus memerintahkan Satrijanto Tirtawisata mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp5.073.291.914.
Kasus PANR terjadi pada perdagangan 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. OJK menemukan Satrijanto bersama Melani dan Upita Amalia melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal.
Ketiganya dinilai menciptakan gambaran semu atas aktivitas perdagangan dan memengaruhi pembentukan harga saham PANR di Bursa. Pemeriksaan menemukan adanya komunikasi antar pihak untuk menjaga pergerakan harga serta pola transaksi yang melibatkan 20 rekening nasabah yang terindikasi terkait.
“Transaksi tersebut tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya,” tegas OJK dalam keterangannya.
Disebutkan, selain perintah pengembalian dana, OJK melarang Melani dan Upita Amalia berkegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 5 tahun.
OJK juga memerintahkan perusahaan efek terkait menutup 18 rekening efek yang digunakan dalam manipulasi tersebut, antara lain atas nama Tan Hok Kiong alias Arifin, Anas Zahrial Sirait, Eka Budi Muliawati, Rubianto, Gita Kurnia, Mario, Jonny, Azirwan, Gatot Dermawan, Renica Meilani, Eni Nuraeni, Noto Subagyo, Mangasi Firman Ericson, Susanti, Dadang Nopiyandi Ohom, Ariansyah Mardian, Iswan, dan Pius Sebastian.
Pada kasus kedua, OJK mendenda tiga direksi BOGA masing-masing Rp825 juta, total Rp2.475.000.000. Mereka adalah Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein yang menandatangani laporan keuangan BOGA periode 2017-2020.
OJK menemukan laporan keuangan tersebut memuat informasi tidak benar dan menyesatkan terkait pencatatan uang muka yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atas penggunaan dana hasil IPO. Perbuatan itu melanggar Pasal 107 UUPM.
OJK menegaskan, direksi perusahaan terbuka wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi kepada publik.
Pada kasus ketiga, OJK melarang Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 tahun.
Izin WPPE Lianiwati sendiri telah berakhir pada 18 November 2020. OJK menemukan Lianiwati memalsukan laporan portofolio nasabah dan melakukan transaksi penjualan saham tanpa instruksi nasabah.
” OJK tidak ada toleransi terhadap manipulasi perdagangan, informasi menyesatkan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang merugikan investor.”
Meski demikian, ke depan pihaknya tmemperkuat pengawasan transaksi efek, kualitas keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan terbuka dan perusahaan efek, serta koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran.(*)
