Oleh : Sudadi
Hari Pers Nasional 2026 hadir ketika pers nasional berada dalam tekanan yang kian berlapis. Disrupsi digital, ketimpangan relasi dengan platform global, serta lemahnya perlindungan terhadap wartawan membuat kemerdekaan pers tidak lagi cukup dipahami sebagai prinsip normatif, melainkan sebagai persoalan nyata yang menentukan kualitas demokrasi.
Digitalisasi memang memperluas jangkauan informasi. Namun perubahan ini juga mengguncang fondasi ekonomi media. Pergeseran belanja iklan ke platform digital global menggerus pendapatan perusahaan pers. Banyak redaksi terpaksa memangkas sumber daya, sementara liputan mendalam dan investigatif yang menjadi jantung kerja jurnalistik makin sulit dipertahankan.
Dalam kondisi ekonomi yang rapuh, pers juga menghadapi derasnya arus disinformasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi tanpa proses verifikasi yang memadai. Hoaks kerap lebih cepat dan lebih luas menjangkau publik dibandingkan laporan jurnalistik yang disusun melalui mekanisme pengecekan berlapis.
Otoritas wartawan sebagai penyedia informasi publik ikut tergerus. Batas antara karya jurnalistik, opini personal, dan konten berbayar semakin kabur. Kehadiran konten instan yang diproduksi tanpa standar etik membuat kerja jurnalistik profesional kerap disamakan dengan unggahan media sosial.
Tekanan algoritma memperumit situasi. Media digital dituntut mengejar kecepatan dan trafik pembaca. Akibatnya, konteks dan kedalaman sering dikorbankan. Prinsip check and recheck menghadapi tantangan serius di tengah kompetisi perhatian yang serba cepat.
Di sisi lain, risiko terhadap kebebasan pers juga berubah bentuk. Ancaman tidak selalu hadir secara fisik, tetapi melalui kriminalisasi hukum, perundungan digital, serangan siber, dan tekanan buzzer.
Wartawan yang meliput isu sensitif kerap berada pada posisi rentan, baik secara profesional maupun personal.
Rendahnya literasi media publik memperbesar persoalan. Ketidakmampuan membedakan berita, opini, dan iklan membuat masyarakat mudah terjebak dalam manipulasi informasi.
Dalam situasi seperti ini, pers sering menjadi sasaran ketidakpercayaan, meskipun problem yang terjadi bersifat struktural.
Berbagai kalangan menilai, persoalan pers di era digital tidak dapat diselesaikan oleh insan pers semata. Negara dituntut hadir sebagai penjamin kemerdekaan pers, platform digital perlu memikul tanggung jawab yang sepadan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh, dan masyarakat dituntut menjadi konsumen informasi yang lebih kritis.
Menjelang Hari Pers Nasional 2026, refleksi ini menjadi penting. Masa depan pers tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh keberanian menjaga integritas, keadilan ekosistem, dan komitmen bersama untuk menempatkan informasi yang benar sebagai kepentingan publik.(*)
