Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lakukan temu wicara sosialisasi RPJMD 2017-2022. Sosialisasi ini dalam upaya mendorong optimalisasi pembangunan daerah.
Kepala Bappeda DIY, Drs Tavip Agus Rayanto, Msi memaparkan rancangan pembangunan di seluruh wilayah DIY. Termasuk soal Bandara Kulon Progo yang harus sudah bisa beroperasi April 2019.
Sebenarnya wilayah selatan itu potensinya banyak. Selatan itu harus menjadi halaman depan DIY. Karena di semua negara maju sungai dan laut adalah halaman depan, sehingga sungai menjadi indah, ada tamannya segala. Tidak seperti saat ini yang selalu menjadi halaman belakang jadinya kotor dan tempat MCK.
Paling barat ada bandara, sebelah timurnya Tanjung Adikarto pelabuhan perikanan. “Kenapa dulu didekatkan bandara, meski pelabuhan ikan tapi bisa untuk kapal kargo. Jadi bisa diintegrasikan dengan bandara,” katanya.
Bandara Kulon Progo, tambahnya, bulan April 2019 harus operasional. Runway harus 100 persen, taksiway harus 50. Itu operasional 50 persen. Bandara akan didukung Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) untuk mengimbangi jalan wates. “Kita akan punya kelok 18 di punggung Gunung Seribu. Ini tantangan dan peluang, karena ada potensi pariwisata. Nanti akan dibangun penanda keistimewaan,” tambahnya.
Pembangunan bandara jangan sampai tidak memberi nilai tambah bagi masyarakat Kulon Prog, segingga tetap miskin. “Jadi pak gub tidak setuju dibangun jangan tol, supaya orang yang datang lewat bandara cuma lewat saja di Kulon Progo. Nanti juga akan kita buat jalan tembus menuju Borobudur,” kata Kepala Bappeda.
Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Harmanto, menyoroti soal kesejahteraan batiniah itu menjadi pondasi, baru kesejahteraan lahiriah. “Priyayi Kulon Progo yang terkena pembebasan bandara itu pegang yotro miliaran, lalu lupa falsafah gemi, nestiti, negati-ati. Semua orang yang dapat yang pembebasan itu beli mobil semua, uangnya habis,” terangnya.(kib)
