Semarang,KABARNO.Com– Setahun kepemimpinan Walikota Semarang ternyata dalam tata kelola pemerintahan dinilai penempatan pejabat masih belum begitu baik, sehingga diduga bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
Akibat banyaknya pejabat yang merangkap jabatan lain ini, mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Semarang. Begitu juga jabatan Kelurahan banyak yang kosong sehingga bisa mengganggu pelayanan masyarakat.
” Kenapa delapan jabatan kepala dinas kosong yang saat ini diisi pelaksana tugas (Plt) yang sudah menjabat jabatan resmi. Sebenarnya ada apa, meski rangkap jabatan itu sudah biasa tapi jangan terlalu lama,” ungkap Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Abdul Majid di Semarang, baru baru ini.
Abdul Majid menyayangkan, saat Kota Semarang sedang dikepung bencana, pejabat dinas Perkim dan Sosial dijabat Plt. Pihaknya meminta jabatan kosong di dinas strategis itu harus segera ada pejabat definitif.
“Kalau masih diisi Plt kan kurang gercep, kami minta Bu Wali segera mengisi jabatan kosong yang strategis,” tuturnya.
Ada Jabatan 44 Lurah Masih Kosong
Meski begitu, lanjutnya, selain delapan kepala OPD belum terisi pejabatnya ada 44 jabatan lurah yang kosong. Menurutnya kekosongan itu cukup jadi perhatian, apalagi puncak musim hujan belum berjalan, sehingga potensi banjir yang semakin besar masih mengancam.
“Akhir tahun sebentar lagi usai, kondisi cuaca ini tidak dapat kita prediksi. Kalau di dinas teknis dan lurah ini kosong kan rancu,” ucapnya.
Komisi A, kata dia, meminta pemkot segera mengisi jabatan kosong dan segera pengajuan ke wali kota. Terutama untuk posisi lurah yang merupakan ujung tombak dari pelayanan.
Selain itu, juga jelang akhir tahun ini lurah bertanggungjawab untuk menangani LPJ bantuan operasional RT 25 juta.
“Benar rotasi dan pengisian adalah ranahnya wali kota, tapi kami minta ada percepatan karena merupakan pelayanan. Kami juga pesan, kalau dinas teknis ya di isi oleh orang teknis yang paham lapangan,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun media beberapa kepala dinas kini rangkap jabatan seperti Kepala BPKAD, Tuning Sunarningsih yang menjabat sebagai Plt Kepala Bapenda. Kemudian, Kepala DPU, Suwarto juga menjabat Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ada pula nama Joko Hartono, Kepala BKPP yang kini rangkap jabatan sebagai Plt Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, M. Abdul Hakam merangkap sebagai Plt RSD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Semarang. Asisten Bidang Pemerintahan, M. Khadik menjabat sebagai Plt Dinas Perhubungan. Kepala Dispendukcapil, Yudi Hardianto menjabat Plt Kepala Diskominfo. Kemudian Kepala Dishanpan, Endang Sarwiningsih menjabat sebagai Plt Kepala Dinsos. Untuk Plt Kepala Dinas Perdagangan masih dipegang oleh Aniceto Magno Da Silva yang merupakan Camat Semarang Tengah.
Abdul Majid menyayangkan, saat Kota Semarang sedang dikepung bencana, pejabat dinas Perkim dan Sosial dijabat Plt. Ia pun meminta jabatan kosong di dinas strategis itu harus segera ada pejabat definitif.
“Kalau masih diisi Plt kan kurang gercep, kami minta Bu Wali segera mengisi jabatan kosong yang strategis,” tuturnya.
Manajemen Talenta
Sementara itu, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan, akan segera melakukan pengisian delapan posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota ( Pemkot ) Semarang.
” Pengisian jabatan tersebut akan Pemkot lakukan melalui sistem manajemen talenta yang kini mulai diterapkan,” katanya usai melantik dan merotasi sembilan pejabat eselon II di Balaikota Semarang Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menyebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) tengah menyiapkan perencanaan serta jadwal pengisian jabatan yang kosong.
“BKPP akan menyusun perencanaan dan time frame untuk proses pengisian jabatan yang masih kosong di Pemkot Semarang. Metodenya akan segera kami rilis karena kami sudah mendapat izin untuk menggunakan sistem Manajemen Talenta,” ujar Agustina.
Ia menambahkan, Pemkot Semarang akan memilih metode terbaik agar proses seleksi berjalan transparan dan objektif. Meski begitu, ia tetap berharap adanya partisipasi dari kalangan akademisi dan pihak luar pemerintahan dalam seleksi terbuka tersebut.(sup)
