Oleh : Gunoto Saparie
Ada sesuatu yang aneh ketika seorang penjaga justru diduga menjadi pengintai. Ada ironi yang lebih besar ketika orang-orang yang seharusnya memastikan hukum bekerja justru dituduh menggunakan perangkat negara di luar hukum. Dan ada pertanyaan yang jauh lebih mengganggu ketika dugaan penyadapan itu bukan hanya menyasar warga biasa, melainkan juga Presiden Republik Indonesia.
Kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, bukan perkara kecil. Bareskrim Polri menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik. Pengumuman itu disampaikan pada 3 November 2026.
Namun, perkara ini sesungguhnya melampaui nama-nama yang tercantum dalam surat penetapan tersangka. Ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana sebuah negara memperlakukan kekuasaan yang dimilikinya sendiri.
Menurut keterangan penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, tanpa dasar penyidikan yang sah, dan tanpa prosedur sebagaimana mestinya. Praktik itu disebut berlangsung sepanjang 2025–2026. Pada Oktober 2026, file hasil penyadapan diduga diperintahkan untuk dihapus. Laporan seorang anggota polisi pada 30 Oktober kemudian membuka pintu bagi penyelidikan.
Kita patut berhenti sejenak pada nama sistem itu: Lawful Interception Management System. Ada kata lawful di sana, yang berarti sah, sesuai hukum. Tetapi justru di situlah ironi bermula. Sebuah perangkat yang dirancang untuk membantu penegakan hukum diduga dipakai dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Seolah-olah sebuah pisau bedah tiba-tiba digunakan bukan untuk menyelamatkan pasien, melainkan untuk melukai tubuh yang seharusnya dilindungi.
Teknologi, pada dirinya sendiri, tidak memiliki moral. Ia hanya memperbesar kemampuan orang yang menggunakannya. Kamera dapat mengabadikan kebenaran, tetapi juga mengawasi kehidupan pribadi. Penyadapan dapat membantu membongkar kejahatan, tetapi dapat pula menjadi alat untuk mengendalikan orang-orang yang dianggap mengganggu kekuasaan. Karena itu, yang menentukan bukan semata-mata kecanggihan alat, melainkan batas etis dan hukum yang mengaturnya.
Batas itulah yang kini dipertanyakan
Lebih mengkhawatirkan lagi, sasaran penyadapan yang disebut penyidik tidak berhenti pada Presiden. Pejabat negara, tokoh politik, pimpinan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha turut disebut sebagai target. Jika dugaan itu terbukti, kita tidak sedang berhadapan dengan tindakan yang bersifat personal. Kita sedang menyaksikan kemungkinan terbentuknya praktik pengawasan gelap yang menjangkau berbagai pusat kehidupan publik.
Di sebuah republik, telepon bukan sekadar benda. Ia adalah ruang percakapan, tempat seseorang menyampaikan pikiran tanpa harus merasa sedang berdiri di hadapan seorang pemeriksa. Ketika ruang itu ditembus tanpa dasar hukum, yang dirampas bukan hanya rahasia seseorang, melainkan juga kebebasannya untuk berpikir, berbicara, dan berbeda pendapat.
Demokrasi memang tidak menjanjikan kehidupan tanpa pengawasan. Negara membutuhkan instrumen untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan. Tetapi pengawasan dalam negara hukum harus memiliki alasan, prosedur, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Tanpa itu, keamanan dapat berubah menjadi dalih, sementara kekuasaan menjelma menjadi sesuatu yang tak perlu menjelaskan dirinya.
Ada pula dugaan penghapusan file hasil sadapan. Jika benar terjadi, persoalannya menjadi lebih serius. Penyadapan tanpa kewenangan adalah pelanggaran terhadap batas hukum; penghapusan jejaknya, jika dilakukan untuk menghalangi pengungkapan, merupakan persoalan lain yang menyangkut integritas proses penegakan hukum. Di sini, negara bukan hanya perlu mengetahui siapa yang menyadap, tetapi juga siapa yang memberi perintah, siapa yang mengetahui, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang mungkin berusaha membuat semuanya seolah-olah tidak pernah terjadi.
Sebab kejahatan kekuasaan jarang bekerja sendirian. Ia membutuhkan perintah, kepatuhan, fasilitas, dan kadang-kadang keheningan.
Ada sesuatu yang menarik sekaligus menyedihkan dari kenyataan bahwa kasus ini justru terungkap melalui laporan seorang anggota polisi. Di tengah struktur yang hierarkis, seseorang memilih melaporkan dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat dengan pangkat jauh lebih tinggi. Kita tidak perlu buru-buru mengangkatnya menjadi pahlawan. Tetapi peristiwa itu mengingatkan kita bahwa institusi tidak selalu diselamatkan oleh mereka yang berada di puncak. Kadang-kadang, ia diselamatkan oleh keberanian orang yang berada di bawah.
Mungkin di situlah letak harapan yang paling masuk akal bagi sebuah negara hukum: bukan pada kesempurnaan para pejabatnya, melainkan pada tersedianya mekanisme yang memungkinkan seseorang berkata tidak ketika kekuasaan meminta sesuatu yang salah.
Kasus ini juga memunculkan paradoks politik yang tidak sederhana. Presiden Prabowo, menurut informasi yang beredar, menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan. Dengan demikian, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran privasi kepala negara, melainkan juga kemungkinan adanya operasi pengawasan di dalam lingkaran kekuasaan sendiri.
Siapa sebenarnya yang sedang mengawasi siapa?
Pertanyaan itu mengandung kegelisahan yang lebih luas. Jika seorang presiden saja diduga dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana nasib seorang warga biasa? Seorang aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah? Seorang wartawan yang sedang menyelidiki korupsi? Seorang pengusaha yang menolak memberikan sesuatu kepada pejabat? Mereka tentu tidak memiliki perangkat keamanan, kewenangan, atau akses politik sebagaimana seorang kepala negara.
Dalam demokrasi, justru kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan itulah yang paling membutuhkan perlindungan hukum.
Karena itu, respons Presiden terhadap perkara ini harus dibaca lebih jauh daripada sekadar urusan pemberhentian seorang pejabat atau pergantian pimpinan lembaga. Perintah agar kasus diusut secara transparan, objektif, dan tanpa ditutup-tutupi merupakan sikap yang patut dihargai. Tetapi transparansi tidak cukup diucapkan. Ia harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang terbuka terhadap pengawasan, pemeriksaan yang tidak pandang pangkat, serta pengungkapan fakta yang tidak berhenti pada pelaksana teknis.
Begitu pula ketika muncul istilah makar dalam pernyataan sejumlah pejabat pemerintah. Istilah itu bukan kata yang ringan. Ia memiliki konsekuensi hukum dan politik yang sangat serius. Karena itu, ia tidak boleh dipakai sekadar untuk menambah kegentingan suasana atau membangun kesan bahwa perkara ini otomatis merupakan ancaman terhadap negara. Dugaan pidana harus dibuktikan dengan unsur-unsur hukumnya, bukan dengan besarnya jabatan pihak yang menjadi sasaran.
Menyadap Presiden secara ilegal, jika terbukti, merupakan perkara serius. Tetapi keseriusannya tidak boleh mengubah asas praduga tak bersalah menjadi sesuatu yang bisa ditawar. Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri. Negara hukum tidak boleh menjadi negara penghukuman berdasarkan kegaduhan.
Ada perbedaan antara melindungi presiden dan melindungi republik. Keduanya memang dapat beririsan, tetapi tidak selalu identik. Presiden adalah pemegang mandat konstitusional; republik adalah rumah bersama yang tidak boleh bergantung pada keselamatan satu orang saja. Maka, penyelidikan kasus ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Presiden telah disadap, tetapi juga apakah sistem yang memungkinkan penyadapan ilegal itu telah merusak hak warga negara.
Jangan sampai perhatian publik hanya tersedot oleh kenyataan bahwa korban dugaan penyadapan adalah orang nomor satu di negeri ini. Sebab, jika penyadapan terhadap Presiden dianggap mengerikan, penyadapan terhadap seorang warga biasa semestinya juga tidak dapat diterima. Hak atas privasi tidak bertingkat menurut pangkat. Hukum tidak semestinya memiliki telinga yang lebih tajam kepada orang kecil dan lebih lunak kepada orang besar.
Perkara ini akan menjadi ujian bagi dua hal: keberanian negara mengungkap kebenaran dan kesediaan kekuasaan tunduk kepada hukum. Jika penyidikan hanya berhenti pada tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara jaringan perintah, motif, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain tidak pernah dibuka, publik akan memperoleh sebuah perkara pidana, tetapi kehilangan kesempatan untuk memahami penyakit institusional di belakangnya.
Sebaliknya, jika penyidikan dilakukan secara independen, profesional, dan menyeluruh, kasus ini dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pengawasan elektronik di Indonesia. Sistem penyadapan harus memiliki pengawasan yang ketat, pencatatan yang tidak dapat dimanipulasi, dasar hukum yang jelas, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Tidak boleh ada ruang gelap yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki pangkat dan akses.
Sebab, kekuasaan yang tidak diawasi cenderung menganggap dirinya selalu benar. Dan kekuasaan yang menganggap dirinya selalu benar pada akhirnya akan menganggap hukum sebagai gangguan.
Barangkali itulah pelajaran paling penting dari perkara ini. Sebuah negara tidak menjadi kuat karena aparatnya mampu mendengar semua percakapan. Ia menjadi kuat karena mampu menjamin bahwa tidak seorang pun boleh mendengar percakapan orang lain tanpa alasan yang sah.
Republik bukan ruang interogasi. Presiden bukan pemilik negara. Polisi bukan pemilik hukum. Dan jabatan, setinggi apa pun, bukan surat izin untuk melampaui batas.
Di atas semuanya, ada satu pertanyaan yang seharusnya terus menggema di ruang-ruang kekuasaan: siapa yang mengawasi para pengawas?
Sebab, ketika sang penjaga mulai diduga menjadi pengintai, yang sesungguhnya sedang berada dalam bahaya bukan hanya seorang presiden. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan sebuah bangsa terhadap negaranya sendiri.
Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Tengah.
