Semarang,KABARNO.Com– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi tidak menyangkal bahwa telah terjadi banyak bencana di wilayahnya sehingga masuk kategori tinggi.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinisi Jateng pada periode 1 Januari sampai 31 Mei 2025 ada sebanyak 152 kejadian. Rinciannya banjir 86 kejadian; tanah longsor 17 kejadian; Cuaca Ekstrem 42 kejadian; Karhutla 1 kejadian; Kebakaran 6 kejadian.
Adapun potensi bencana yang harus diwaspadai ke depan (Juni–Desesember 2025) antara lain adanya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir rob dan gelombang tinggi, angin kencang/puting beliung, gempa bumi dan tsunami.
“Jawa Tengah merupakan salah satu market bencana nasional. Mencari bencana apa saja di Jawa Tengah ada. Ada air yang tidak bisa kita lawan, ada rob yang tidak bisa kita lawan, banjir yang tidak bisa kita lawan,” katanya.
Tingginya bencana di Jateng itu merujuk pada kondisi geologi Jawa Tengah yang terbagi menjadi 7 klasifikasi. Di antaranya Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat.
Sementara kondisi topografi meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa bagian tengah, dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah, dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Sedangkan kondisi klimatologi Jawa Tengah termasuk tropis dengan curah hujan yang beragam.
- Langkah Antisipasi Pencegahan
Menurut pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 99,61.
Ahmad Luthfi menjelaskan, langkah antisipasi bencana salah satunya adalah pencegahan. Misalnya terkait banjir, rob, dan pendangkalan muara bisa dicegah dengan normalisasi sungai dan mageri segoro dengan menanam mangrove sebanyak-banyaknya.
Langkah pencegahan berikutnya adalah mengurangi penggunaan air tanah yang menyebabkan turunnya muka tanah sehingga terjadi abrasi. Dalam hal ini edukasi kepada masyarakat harus dimasifkan.
“Kita edukasi untuk tidak menggunakan air tanah sehingga kita ganti dengan SPAM. Kalau tidak SPAM, Provinsi Jawa Tengah juga menggunakan desalinasi. Upaya pencegahan ini yang ke depan harus kita lakukan sehingga masyarakat kita sudah siap,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Luthfi, edukasi tanggap bencana kepada masyarakat juga diperlukan. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi. Relawan tanggap bencana ini menjadi unsur utama dalam rangka quick respons kebencanaan. (sup*)
