Oleh : Syarifah Atia, S.PWK
Peristiwa banjir rob besar yang melanda pesisir Jawa Tengah pada 23 Mei 2022 menjadi alarm keras bagi urgensi perencanaan wilayah pesisir yang adaptif. Dampak bencana ini tidak hanya melumpuhkan Kota Semarang sebagai pusat perekonomian, tetapi juga memorak-porandakan wilayah penyangganya, terutama Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak. Wilayah yang kini berada di garis depan krisis iklim tersebut menjadi potret nyata rapuhnya ruang hidup masyarakat pesisir akibat dinamika alam dan intervensi pembangunan.
Tragedi rob besar pada Mei 2022 membuktikan bahwa bencana di pesisir utara Jawa Tengah telah mencapai tingkat krisis yang sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Bencana ini memicu kerusakan parah pada infrastruktur dan permukiman warga akibat jebolnya tanggul di kawasan industri serta Kali Miyong, yang menyebabkan air setinggi 1,5 meter merendam ribuan rumah.
Tingginya laju penurunan tanah yang membuat rumah-rumah terus ambles memaksa masyarakat melakukan adaptasi mandiri secara sporadis, seperti meninggikan lantai rumah setiap 5 hingga 7 tahun sekali sebuah siklus berbiaya tinggi yang sama sekali tidak berkelanjutan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Selain kerusakan fisik, dampak bencana ini juga memicu kelumpuhan utilitas dan layanan dasar publik. Pemadaman listrik yang meluas serta kelangkaan air bersih yang memaksa warga bergantung pada pasokan air dari truk tangki menjadi bukti nyata betapa rentannya sistem infrastruktur dasar di kawasan tersebut. Pada tingkat yang lebih parah, abrasi masif selama tiga dekade terakhir telah mengikis dan menenggelamkan daratan sejauh 3,5 hingga 4 kilometer dari garis pantai lama.
Kondisi ini berujung pada hilangnya ruang hidup secara permanen, ditandai dengan tenggelamnya Dusun Senik serta tergerusnya lahan di Timbulsloko dan Sriwulan, yang tak hanya memicu fenomena “bedol desa” tetapi juga mengancam keberadaan wilayah pesisir Demak dari peta geografis
Akar Masalah dan Kegagalan Prediksi Tata Ruang
Berikut adalah penyusunan ulang bagian tersebut dalam bentuk narasi paragraf yang mengalir tanpa menggunakan poin-poin:
Krisis yang terjadi di Sayung bukanlah bencana alam murni, melainkan akumulasi kegagalan perencanaan tata ruang dan intervensi manusia jangka panjang. Hal ini tefleksikan dari transformasi lanskap akibat pembangunan skala besar, seperti proyek masif di kawasan Tanjung Mas, Semarang, yang memicu efek domino berupa perubahan dinamika arus dan garis pantai tanpa terprediksi dalam perencanaan lintas wilayah. Akibatnya, sejak tahun 2006 pesisir Demak mengalami abrasi parah yang membentuk teluk-teluk kecil dan mengikis ratusan hektar lahan produktif setiap tahunnya.
Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan konversi lahan yang tidak berkelanjutan di masa lalu, seperti pada Desa Sriwulan yang semula merupakan kawasan pertanian asri dan tambak budidaya, namun dikonversi menjadi perumahan padat seperti Pondok Raden Patah pada akhir era 1980-an. Alih fungsi lahan produktif melalui proses pengurukan ini mengabaikan analisis risiko jangka panjang terkait fenomena penurunan tanah (land subsidence) dan kenaikan muka air laut.
Selain itu, terdapat ketidakmampuan pada infrastruktur perlindungan pesisir yang ada saat ini, di mana penanganannya masih bersifat parsial sehingga tidak lagi sanggup menahan kombinasi penurunan tanah, kenaikan air laut, dan gelombang ekstrem. Tanggul penahan rob yang dibangun secara temporer pun kerap kali gagal dan jebol saat menghadapi tekanan hidro-meteorologis skala besar.
Menuju Perencanaan Pesisir yang Integratif dan Berbasis Ketahanan Iklim
Untuk mencegah hilangnya ruang hidup di pesisir utara Jawa Tengah, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar pendekatan penanganan darurat menuju Perencanaan Wilayah Pesisir yang Integratif dan Adaptif. Langkah ini harus diawali dengan penerapan perencanaan tata ruang berbasis lintas wilayah (cross-boundary governance), di mana pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan atau kawasan industri wajib memperhitungkan dampak lingkungan terhadap wilayah penyangga di sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Demak harus bersinergi duduk bersama untuk menyusun tata ruang terpadu tersebut.
Selain itu, pendekatan ini perlu memadukan pembangunan fisik dengan penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions); selain mengandalkan tanggul laut, restorasi ekosistem mangrove secara masif (soft infrastructure) sangat krusial dilakukan untuk meredam gelombang, menahan abrasi, serta mengembalikan fungsi sedimentasi alami. Pemerintah juga harus memberlakukan moratorium konversi lahan tambak dan penataan kawasan secara tegas, yang disertai penyusunan skenario relokasi terencana (managed retreat) yang layak bagi warga di kawasan yang sudah terlanjur tenggelam, ketimbang membiarkan mereka beradaptasi sendiri dalam lingkaran kemiskinan.
Seluruh upaya tersebut harus ditopang oleh peningkatan keandalan utilitas publik melalui pembangunan sistem jaringan air bersih dan kelistrikan yang tahan bencana (disaster-resilient infrastructure), sehingga pasokan kebutuhan dasar masyarakat pesisir tidak langsung lumpuh ketika banjir rob kembali menerjang.
Kesimpulan
Bencana rob di Sayung dan Semarang memberikan pelajaran berharga bahwa keselamatan jangka panjang masyarakat pesisir harus diprioritaskan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek dari konversi lahan. Tanpa komitmen untuk menerapkan perencanaan wilayah yang berbasis ketahanan iklim dan berwawasan lingkungan, ancaman hilangnya daratan pesisir utara Jawa Tengah akan menjadi kenyataan yang tak terelakkan.(*)
Syarifah Atia, S.PWK, Ia juga anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Tengah, serta aktif sebagai praktisi dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
